URGENSI PENGUATAN PERAN REGULATORY, PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

 

Oleh:

Tim Peneliti

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN)

Jl. Kiarapayung Km. 4,7, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

 

 

LATAR BELAKANG

Disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membawa perubahan cukup mendasar pada status, kedudukan dan kewenangan desa. Melalui UU ini, desa dibangun dengan semangat untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis yang selanjutnya diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perubahan status, kedudukan dan kewenangan desa tersebut, selanjutnya Pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang diharapkan dapat menjadi trigger atau stimulan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam rangka mewujudkan misi UU Desa tersebut diperlukan kolaborasi dan sinergi dari banyak pihak, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten sebagai tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan Desa. Kedudukan Pemerintah Kabupaten ini menjadi sangat penting mengingat Desa berada di dalam wilayah administratif kabupaten. Positioning Pemerintah Kabupaten dalam konteks pengelolaan Dana Desa juga penting mengingat permasalahan pengelolaan Dana Desa tidak dapat digeneralisasi penangannya pada seluruh wilayah mengingat masing-masing wilayah memiliki karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi yang khas. Selain itu, beberapa persoalan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih rumit pada wilayah-wilayah dengan karakteristik tertentu, demikian pula halnya dengan wilayah Kabupaten Sumedang yang sebagian wilayahnya memiliki ciri atau karakteristik transisi menuju perkotaan (urban).

Oleh karenanya, penting untuk dikaji mengenai bagaimana pemerintah kabupaten melaksanakan fungsi dan perannya dalam pengelolaan Dana Desa mengingat jika merujuk pada UU Desa, pengelolaan Dana Desa sangat bertumpu pada akuntabilitas lokal. Untuk itu, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) pada Tahun Anggaran 2017 melakukan pengkajian yang dimaksudkan untuk melihat bagaimana secara regulasi konsistensi antara UU Desa dan peraturan turunan (derived regulation) di tingkat kabupaten. Selain itu, menjadi penting juga untuk melihat lebih jauh mengenai bagaimana pemerintah kabupaten melakukan fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

FORMULASI ASPEK DAN RELASI PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA DESA DI TINGKAT KABUPATEN

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari pemerintah supradesa sudah berupaya untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam mendukung pengelolaan Dana Desa, namun demikian belum secara optimal dilakukan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari aspek regulasi. Dalam rangka implementasi Kebijakan tentang Dana Desa, diperlukan beberapa peraturan turunan dari UU Desa. Pada tingkat kabupaten, peraturan turunan tersebut dapat berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Keberadaan peraturan pelaksana di tingkat daerah ini menjadi sangat penting dalam memberi petunjuk (guidance) kepada perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah menyusun beberapa peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup)/Keputusan Bupati (Kep.Bup) terkait pengaturan mengenai pengelolaan dana desa. Dilihat dari sisi jumlah (kuantitas), peraturan pelaksana yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang mengatur tentang Desa sudah cukup banyak. Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut masih terdapat sejumlah kelemahan, baik secara kuantitas, yaitu dilihat dari sisi kelengkapannya, maupun kualitas yang dilihat dari substansi pengaturan. Sejumlah kelemahan dari sisi kualitas kebijakan juga terlihat dari belum dipertimbangkannya karakteristik dan potensi setiap desa dalam pengelolaan Dana Desa pada peraturan pelaksana di tingkat Kabupaten Sumedang. Kebijakan dimaksud misalnya pada Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa besarannya relatif sama antar desa, begitupun halnya dengan perencanaan prioritas program dan kegiatan antar desa yang kurang bahkan cenderung tidak mempertimbangkan tingkat perkembangan desa. Disamping itu kelemahan lainnya adalah ketidaktepatan (terlambat) dalam waktu penetapan sehingga Desa harus merubah RKPDesa dan APBDesa. Lebih lanjut juga terdapat indikasi kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan, baik melalui Perbup atau Kepbup yang cenderung “copy and paste” dari kebijakan diatasnya sehingga tidak kontekstual dengan kebutuhan dan karakteristik desa-desa di Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, dilihat dari aspek pelaksanaan tupoksi pembinaan, Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah memiliki beberapa kelembagaan yang secara kolaboratif bertugas melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, yang meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan Kecamatan. Sejauh ini masing-masing SKPD sudah berupaya untuk menjalankan tugasnya dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa, namun pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Internal Kabupaten tersebut belum secara optimal. Kalaupun beberapa upaya telah dilakukan, namun pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan masih bersifat teknis operasional dan administratif, itupun dipersepsikan belum optimal dari sisi jumlah dan kualitas program/kegiatan. Disamping itu, fungsi pembinaan belum diarahkan kepada upaya membangun perubahan mindset dan culture set pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Hal ini penting mengingat ukuran keberhasilan pembangunan Desa semestinya bukan dinilai berdasarkan penyerapan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi lebih jauh daripada itu adalah pada perubahan mental masyarakat dan terjadinya pertumbuhan usaha produktif yang mampu mendorong terwujudnya kemandirian desa.

Selanjutnya, dari aspek pengawasan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang lebih kepada memastikan tidak adanya penyimpangan dengan memberikan fasilitasi konsultasi terkait teknis administratif dalam rangka pengelolaan Dana Desa, belum pada bagaimana menjalankan peran sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dalam pengelolaan Dana Desa, artinya pemanfaatan Dana Desa belum didorong untuk dijadikan sebagai stimulus untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi desa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang terlihat belum banyak melakukan harmonisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pembinaan Pemerintah Kabupaten ini kemudian diperparah dengan hadirnya pengawasan tambahan dalam pengelolaan Dana Desa yang berasal dari para Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, akibatnya desa semakin tidak percaya diri untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dengan menggunakan Dana Desa. 

Salah satu temuan hasil kajian lainnya adalah adanya kesamaan pola pemanfaatan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor, baik pada tipologi desa Maju, Berkembang dan Tertinggal, dimana anggaran Dana Desa sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, sementara porsi untuk pemberdayaan masyarakat masih sangat kecil. Tidak adanya perbedaan pola pemanfaatan Dana Desa pada ketiga tipologi desa tersebut menunjukkan belum konsep pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sumedang belum mempertimbangkan aspek karakteristik dan tipologi desa. Sementara itu di sisi lain desa juga masih belum didukung dengan kapasitas pemerintah desa yang memadai untuk membuat perencanaan pemanfaatan Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terlihat dari bagaimana proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada desa-desa di Kawasan Jatinangor yang rata-rata belum didahului dengan penyusunan Pengkajian Keadaan Desa.

REKOMENDASI PKP2A I LAN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut diatas, selanjutnya PKP2A I LAN menyurun beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

Dari aspek regulasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Sekretariat Daerah perlu meninjau kembali kelengkapan peraturan turunan (derived regulation) atau peraturan pelaksana terkait dengan Dana Desa yang diamanatkan oleh kebijakan yang ada di tingkat Nasional, untuk selanjutnya melengkapinya.  Selain itu, upaya peninjauan kembali berbagai peraturan pelaksana tersebut juga perlu dilihat dari sisi kualitas. Hal ini penting mengingat beberapa peraturan pelaksana yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya mencakup pengaturan yang spesifik atau kontekstual. Hal ini terlihat dari beberapa peraturan pelaksana yang dibuat di tingkat Kabupaten Sumedang yang masih cenderung menyalin isi dari kebijakan di tingkat nasional dan belum secara spesifik mempertimbangkan karakteristik desa-desa di wilayah Kabupaten Sumedang, sehingga kebijakan yang dibuat cenderung masih bersifat umum dan belum kontekstual dengan kondisi desa-desa di wilayah Kabupaten Sumedang.

Dari aspek pembinaan, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu meningkatkan pembinaan kepada desa-desa yang ada secara serius, baik yang dilakukan melalui pendampingan atau fasilitasi maupun penyelenggaraan pelatihan yang lebih berkualitas. Kegiatan pembinaan yang dilakukan sebaiknya bukan hanya menyangkut hal-hal yang bersifat teknis operasional dan administratif saja, tetapi juga pembinaan dalam kerangka penguatan substantif. Maksudnya, pembinaan yang dilakukan diarahkan untuk sinkronisasi program pembangunan antara kabupaten – kecamatan – desa. Di samping itu, pembinaan juga perlu difokuskan pada upaya membangun perubahan mind-set dan culture-set pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Hal ini penting terus menerus ditanamkan mengingat ukuran keberhasilan pembangunan Desa bukan sesederhana terkait dengan optimalnya penyerapan anggaran Dana Desa tapi lebih kepada perubahan sikap mental dan tingkat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Dari aspek pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sumedang sebaiknya lebih mengoptimalkan fungsi Tim Pengawas Internal Kabupaten seperti Bappeda untuk mendampingi desa dalam menyusun dan mengharmonisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Selain itu, tim inspektorat kabupaten juga harus diberi peran bukan sekedar untuk memastikan tidak adanya penyimpangan administrative, tetapi juga lebih kepada bagaimana menjalankan peran sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dalam pengelolaan Dana Desa, artinya pemanfaatan Dana Desa harus didorong untuk dijadikan sebagai stimulus untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi desa yang dapat menjadi sarana mewujudkan kemandirian desa. (Krismiyati dan Tim)

 

 
 

0 Komentar

Tinggalkan Komentar