URGENSI PENGUATAN KAPASITAS PERENCANAAN PEMERINTAH DESA DI KAWASAN JATINANGOR

 

Oleh:

Tim Peneliti

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN)

Jl. Kiarapayung Km. 4,7, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

 

 

LATAR BELAKANG

Pasca digulirkannya Dana Desa Tahun 2015, berbagai upaya evaluasi pengelolaan Dana Desa telah dilakukan, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN). Pada Tahun 2017, PKP2A I LAN melakukan kajian evaluasi pengelolaan Dana Desa dengan lokus kajian desa-desa di Kawasan Jatinangor. Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031, yang dimaksud dengan Kawasan Jatinangor meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Sari, Sukasari, Jatinangor, Pamulihan dan Cimanggung. Dari masing-masing kecamatan tersebut kemudian diambil beberapa desa yang mewakili kategori tipologi Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Terdapat 12 desa yang menjadi lokus kajian sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

 

Tabel 1. Desa-Desa Di Kawasan Jatinangor Yang Menjadi Lokus Kajian PKP2A I LAN

Kecamatan Tanjung Sari

a.

Desa Tertinggal

Cijambu

b.

Desa Berkembang

Raharja

c.

Desa Maju

Gudang

Kecamatan Pamulihan

a.

Desa Tertinggal

-

b.

Desa Berkembang

Cilembu

c.

Desa Maju

-

Kecamatan Jatinangor

a.

Desa Tertinggal

Cileles

b.

Desa Berkembang

Jatiroke

c.

Desa Maju

Sayang

Kecamatan Sukasari

a.

Desa Tertinggal

Banyuresmi

b.

Desa Berkembang

Sukasari

c.

Desa Maju

-

Kecamatan Cimanggung

a.

Desa Tertinggal

Tegal Manggung

b.

Desa Berkembang

Sawah Dadap

c.

Desa Maju

Sindang Pakuwon

 

Pertimbangan kriteria tipologi desa ini dipandang penting sebagai basis untuk membuat perlakuan (treatment) dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini karena permasalahan pengelolaan Dana Desa tidak dapat digeneralisasi penanganannya pada seluruh desa mengingat masing-masing desa memiliki karakteristik yang khas. Persoalan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih rumit pada desa-desa dengan karakteristik tertentu, demikian pula halnya dengan desa-desa yang ada di Kawasan Jatinangor. Sebagai kawasan pendidikan, desa-desa di Kawasan Jatinangor tumbuh dengan berbagai problematikanya sendiri.  Desa yang termasuk kedalam tipologi Desa Maju tentunya memiliki persoalan yang berbeda dengan desa-desa Berkembang ataupun Tertinggal.

PERSAMAAN POLA PEMANFAATAN DANA DESA

Secara umum, besaran pagu Dana Desa yang digulirkan pada desa-desa lokus kajian adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 2. Besaran Pagu Dana Desa Pada Desa-Desa di Kawasan Jatinangor

Tipologi Desa

Nama Desa

2015

2016

Desa Maju

Desa Gudang

Rp. 288.476.000,00

Rp. 648.984.000,00

Desa Sayang

Rp. 282.503.000,00

Rp. 635.091.000,00

Desa Sindang Pakuwon

Rp. 289.582.000,00

Rp. 651.482.000,00

Desa Berkembang

Desa Sawah Dadap

Rp. 306.669.315,00

Rp. 659.093.000,00

Desa Raharja

Rp. 296.641.000,00

Rp. 667.895.000,00

Desa Cilembu

Rp. 288.549.000,00

Rp. 635.318.000,00

Desa Jatirokee

Rp. 289.136.000,00

Rp. 650.523.000,00

Desa Sukasari

Rp. 280.086.000,00

Rp. 629.683.000,00

Desa Tertinggal

Desa Cilembu

Rp. 280.333.000,00

Rp. 630.237.000,00

Desa Cileles

Rp. 286,189,000,00

Rp. 643,735,000,00

Desa Banyuresmi

Rp. 280.086.000,00

Rp. 629.683.000,00

Desa Tegal Manggung

Rp. 303,103,000,00

Rp. 682,849,000,00

 

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengkajian PKP2A I LAN ditemukan bahwa pola pemanfaatan Dana Desa pada ketiga tipologi desa baik Tipologi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal tidak menunjukkan adanya perbedaan yang konkrit. Hal ini terlihat dari kesamaan pola pemanfaatan Dana Desa yang lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik, baik pada Tipologi Desa Maju, Berkembang maupun Tertinggal.

Belum dipertimbangkannya aspek karakteristik dan tipologi desa dalam pemanfaatan Dana Desa ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah belum adanya kebijakan di tingkat Kabupaten Sumedang yang mengamanatkan pemanfaatan Dana Desa didasarkan atas karakteristik dan tipologi desa. Padahal Pemerintah Pusat melalui Kemendesa sudah membuat pengaturan mengenai pemanfaatan Dana Desa berdasarkan tipologi desa tersebut. Sementara itu dari sisi desa juga masih belum didukung dengan kapasitas pemerintah desa yang memadai untuk membuat perencanaan pemanfaatan Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desanya.

KONDISI EKSISTING KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Kapasitas pemerintah desa yang dimaksudkan dalam kajian PKP2A I LAN meliputi 3 aspek yaitu kapasitas perangkat desa, kapasitas organisasi desa dan kapasitas sistem desa. Yang dimaksudkan dengan kapasitas perangkat desa adalah kualifikasi, kemampuan atau kompetensi para kepala desa dan perangkat desa dalam rangka untuk menunjang efektifitas pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Semantara itu, kapasitas organisasi desa adalah kemampuan desa dilihat dari struktur kelembagaan pemerintah desa, kejelasan pembagian tugas di antara para perangkat desa serta kesiapan sumber daya (resources) desa baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia dalam mendukung efektifitas pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya, kapasitas sistem desa yang dimaksudkan dilihat dari beberapa hal diantaranya ketersediaan sistem formal di tingkat desa, berupa regulasi yang mengatur pengelolaan Dana Desa, stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa diluar kepala desa dan perangkat desa serta bagaimana peran dan keterlibatan para stakeholders tersebut.

Merujuk pada tabel 3, dilihat dari kualifikasi usia, sebagian besar Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kawasan Jatinangor berada pada rentang usia produktif, sementara dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SLTA ke atas. Meski beberapa sudah berusia lanjut dan berpendidikan SLTP kebawah namun jumlah tersebut tergolong sedikit. Ini berarti sebenarnya sebagian besar Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kawasan Jatinangor sudah memenuhi kualifikasi persyaratan dari sisi usia dan tingkat pendidikan. Namun demikian, bila dilihat dari aspek kompetensi, pemahaman mengenai misi besar UU Desa belum dipahami sepenuhnya oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Beberapa malah menganggap bahwa Dana Desa merupakan “hak” desa untuk digunakan tanpa perlu adanya pertanggung-jawaban (akuntabilitas) yang menyertainya. Pemahaman mengenai esensi Dana Desa sebagai instrumen atau stimulus untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis juga belum sepenuhnya dimengerti oleh sebagian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini terlihat dari kualitas perencanaan pemanfaatan Dana Desa yang belum memperhatikan kebutuhan dan karakteristik desa. Selain itu, kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pemanfaatan Dana Desa rata-rata juga belum baik. Hal tersebut disebabkan rata-rata penyusunan RPJMDes belum didahului dengan Pengkajian Keadaan Desa. Selain itu, persoalan pada aspek perencanaan ini juga terlihat dari pola pemanfaatan Dana Desa yang lebih banyak difokuskan pada pemenuhan aspek teknis administratif ketimbang substantif.

Sementara itu, dilihat dari aspek kapasitas organisasi desa, terlihat sudah cukup memadai untuk mendukung efektifitas pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari cukup kuatnya dukungan aspek struktur kelembagaan desa dan pembagian tugas dan fungsi para perangkat desa. Selain itu, hal ini juga didukung oleh ketersediaan sumber daya berupa sarana prasarana seperti kantor desa, laptop, komputer, printer, kendaraan dinas, dll pada ketiga desa ini yang juga dinilai sudah cukup memadai untuk digunakan dalam melakukan pengelolaan Dana Desa.

Dari aspek kapasitas system desa juga sudah cukup memadai, Hal ini dilihat dari pertama, aspek regulasi, ketersediaan peraturan di tingkat desa yang terkait dengan Dana Desa dapat dikatakan sudah cukup memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh beberapa kebijakan di tingkat atas. Masing-masing desa telah memiliki Peraturan Desa yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Selanjutnya, berdasarkan RPJMDes tersebut, Desa kemudian menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun anggaran dan menetapkannya dengan Perdes. Baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes merupakan syarat yang diperlukan dalam setiap proses pencairan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam PMK No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas, masing-masing desa tersebut juga sudah mengatur pembagian tugas dan fungsi dalam pengelolaan Dana Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada desa-desa di Kawasan Jatinangor dalam konteks pengelolaan Dana Desa. Karakteristik masyarakat desa-desa di Kawasan Jatinangor yang merupakan wilayah peralihan atau transisi menuju perkotaan disinyalir menyebabkan perubahan derajat kohesitivas ikatan dalam masyarakat.

PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Adanya persoalan pada aspek perencanaan pemanfaatan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor dapat dilihat dari indikator keluaran (output) seperti pola pemanfaatan Dana Desa yang lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik, dan pola pemanfaatan tersebut terjadi pada hampir seluruh desa yang menjadi lokus kajian tanpa melihat tipologi atau tingkat perkembangan desanya apakah termasuk kategori Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal. Ini berarti pemanfaatan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor belum mempertimbangkan tipologi dan karakteristik desa.

Belum dipertimbangkannya aspek karakteristik dan tipologi desa dalam pemanfaatan Dana Desa ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah dari sisi Pemerintah tingkat kabupaten. Disini, penyebabnya dapat dibedakan menurut aspek regulasi, pembinaan maupun pengawasan yang merupakan fungsi pemerintah kabupaten dalam pengelolaan Dana Desa. Lebih rinci mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dilihat dari aspek regulasi, belum ada peraturan pelaksana di tingkat Kabupaten Sumedang yang mengamanatkan pemanfaatan Dana Desa didasarkan atas karakteristik dan tipologi desa. Padahal Pemerintah Pusat melalui Kemendesa sudah membuat pengaturan mengenai pemanfaatan Dana Desa yang mempertimbangkan tingkat perkembangan desa.Sebagaimana diketahui, dalam kerangka evaluasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan misi UU Desa, beberapa kementerian menyusun indeks pengukuran yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi sejauhmana capaian kinerja dalam rangka pengentasan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia, salah satunya adalah Kemendes yang meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan 3 dimensi: sosial, ekonomi dan ekologi untuk mengklasifikasikan desa menjadi 5 status: Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri. Terkait dengan hal tersebut, Kajian PKP2A I LAN menemukan bahwa pola pemanfaatan Dana Desa pada desa-desa di Kawasan Jatinangor tidak menunjukkan adanya perbedaan pola diantara ketiga tipologi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal, semuanya masih terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik.

Dilihat dari aspek pembinaan, Tim Pengawas Internal Kabupaten belum secara optimal melaksanakan fungsi pembinaan. Kalaupun beberapa upaya telah dilakukan, namun pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan masih bersifat teknis operasional dan administratif, itupun dipersepsikan belum optimal dari sisi kuantitas atau frekuensi maupun kualitas program/kegiatan. Selain itu, upaya pembinaan belum diarahkan kepada upaya sinkronisasi program pembangunan antara kabupaten – kecamatan – desa, pembangunan desa seolah masih berdiri sendiri-sendiri tanpa keterikatan dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Di samping itu, pembinaan juga belum difokuskan pada upaya membangun perubahan mind-set dan culture-set pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Hal ini penting mengingat ukuran keberhasilan pembangunan Desa semestinya bukan sekedar difokuskan kepada penyerapan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi lebih jauh daripada itu adalah pada perubahan mental masyarakat dan terjadinya pertumbuhan usaha produktif yang mampu mendorong terwujudnya kemandirian desa.

Dilihat dari aspek pengawasan, selama ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang lebih kepada memastikan tidak adanya penyimpangan dengan memberikan fasilitasi konsultasi terkait teknis administratif dalam rangka pengelolaan Dana Desa, belum pada bagaimana menjalankan peran sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dalam pengelolaan Dana Desa, artinya pemanfaatan Dana Desa belum didorong untuk dijadikan sebagai stimulus untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi desa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang terlihat belum banyak melakukan harmonisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

Kurang optimalnya kolaborasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa baik dari kewenangan secara atributif maupun delegatif menjadikan desa kurang berdaya dan memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa termasuk dalam pengelolaan dana desa

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan persoalan tersebut, selanjutnya PKP2A I LAN merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah supradesa Kabupaten Sumedang dan Pemerintah desa di Kawasan Jatinangor berkenaan dengan strategi yang dipandang mampu untuk menjadi penguatan dalam rangka optimalisasi aspek perencanaanpengelolaan dana desa.

REKOMENDASI PKP2A I LAN BAGI PEMERINTAH SUPRADESA KABUPATEN SUMEDANG

Peningkatan kapasitas pemerintah tidak bisa dilepaskan tanpa intervensi yang intensif dan proporsional sesuai dengan karakteristik desa oleh Supradesa, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil formulasi masalah tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam kaitannya dengan pengelolaan Dana Desa, terutama aspek perencanaan.

Dari aspek regulasi Pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat segera menyusun pengaturan yang spesifik atau kontekstual dengan kondisi karakteristik wilayah Kabupaten Sumedang, yaitu kebijakan pengelolaan Dana Desa yang mempertimbangkan karakteristik dan tipologi desa yang ada, sehingga pemanfaatan Dana Desa akan lebih tepat sasaran. Dalam hal ini perlu dibuat perbedaan titik berat atau fokus pengaturan mengenai alokasi pemanfaatan Dana Desa pada tipologi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal.

Dari aspek pembinaan, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melakukan pembinaan kepada desa-desa yang ada secara lebih serius, baik yang dilakukan melalui pendampingan atau fasilitasi maupun penyelenggaraan pelatihan yang lebih berkualitas. Mengingat persoalan aspek perencanaan salah satunya terkait dengan sifat pemanfaatan Dana Desa yang masih cenderung teknis administrative tanpa mengkaitkannya dengan aspek kemanfaatan (benefits) dan keberlanjutan (sustainability) program bagi perwujudan kemandirian desa, maka upaya pembinaan harus juga diarahkan kepada upaya membangun perubahan mindset dan culture set pemerintah desa dalam optimalisasi mengelola Dana Desa. Hal ini penting mengingat ukuran keberhasilan pembangunan Desa mestinya bukan diarahkan kepada penyerapan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi lebih jauh daripada itu adalah pada perubahan mental masyarakat desa yang berdampak pada pertumbuhan usaha produktif yang mampu mendorong terwujudnya kemandirian dan ketahanan desa. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pemanfaatan Dana Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kecamatan perlu melakukan pembimbingan dan pendampingan mengenai tata cara menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, termasuk didalamnya proses atau tahapan melakukan pengkajian keadaan desa, serta sinkronisasi/harmonisasi perencanaan pembangunan di tingkat desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Dari aspek pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sumedang seharusnya mengoptimalkan kinerja Tim Pengawas Internal Kabupaten bukan hanya sekedar untuk memastikan tidak adanya penyimpangan administrasi pengelolaan Dana Desa, tetapi lebih dari itu melakukan pengawasan pada aspek substantif dalam rangka pengelolaan Dana Desa. Jadi di sini, Tim Pengawas Internal Kabupaten harus diperankan sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dalam pengelolaan Dana Desa, baik secara administratif maupun substantif, sehingga diharapkan pemanfaatan Dana Desa dapat menjadi stimulus untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi desa.

REKOMENDASI PKP2A I LAN BAGI PEMERINTAH DESA DI KAWASAN JATINANGOR

Kapasitas pemerintah desa yang dapat diketahui dari kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengorganisasian desa dan kapasitas sistem desa mengindikasikan masih perlunya upaya yang intensif dan berkesinambungan dalam berbagai aspek untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana desa, terutama aspek perencanaan. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

                Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pengelolaan Dana Desa yang didahului dengan peningkatan kualitas proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada desa-desa di Kawasan Jatinangor, salah satunya dengan menyusun Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dalam rangka penyusunan RPJMDes.

Peningkatan pemahaman dan perubahan mindset dan culture-set Pemerintah Desa baik Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, maupun Sistem Desa secara keseluruhan mengenai esensi utama pengelolaan Dana Desa dalam kerangka mewujudkan desa-desa yang maju dan mandiri. Hal ini penting dalam kerangka membangun pemahaman substantif bagi seluruh stakeholders terkait dengan pengelolaan Dana Desa.

Peningkatan pengetahuan (knowledge) mengenai Undang-Undang Desa beserta peraturan turunannnya baik di tingkat pusat maun peraturan pelaksana di tingkat Kabupaten Sumedang serta peningkatan ketrampilan (skill) teknis operasional dan administratif pengelolaan Dana Desa bagi para Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini diperlukan dalam kerangka membangun pemahaman baik administratif maupun substantif dalam pengelolaan Dana Desa.

Peningkatan partisipasi masyarakat pada desa-desa di Kawasan Jatinangor yang secara umum termasuk dalam kategori “tokenism”, yaitu pada tingkat informing dan consultation, melalui beberapa cara seperti peningkatan kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kerangka membangun kompetensi komunikasi dan kreatifitas dalam mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. (Krismiyati dan Tim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Karakteristik Kepala Desa dan Perangkat Desa

 

Pemerintah Desa

Tipologi Desa Maju

Tipologi Desa Berkembang

Tipologi Desa Tertinggal

Gudang

Sayang

Sindang

Pakuon

Sawah

Dadap

Cilembu

Jatiroke

Cijambu

Cileles

Banyuresmi

Tegal Manggung

Usia

Pend

Usia

Pend

Usia

Pend

Usia

Pend

Usia

Pend

Usia

Pend

Usia

Pend

Usia

Pend

Usia

Pend

Usia

Pend

Kepala Desa

62

SMA

42

S1

61

SLTA

60

SLTA

58

S1

48

SLTA

41

S1

49

S1

40

SMP

47

Paket B

Sekretaris Desa

41

D3

41

SMP

24

S1

28

S1

32

SLTA

39

SLTA

24

S1

37

S1

34

SMA

44

SPG

Kaur TU & Umum

32

SMA

NA

NA

22

SMA

28

SLTA

35

D3

24

S1/D-IV

45

SMA

24

S1

20

SMA

21

SMK

Kaur Keuangan

37

S1

42

SMK

22

S1

23

D-III

62

SD

30

SLTA

29

S1

28

S1

30

SMA

65

Paket B

Kaur Perencanaan

26

SMA

23

S1

25

S1

42

SLTA

45

SLTA

26

SLTA

46

SMA

38

SLTA

36

SMA

37

SMK

Kasi Pemerintahan

25

SMA

37

D3

64

SD

41

SLTA

65

SD

29

S1/D-IV

67

SD

37

S1

53

SMA

49

SMA

Kasi Kesejahteraan

28

S1

38

SMA

46

SMA

42

S1

45

SLTA

38

SLTA

44

SMA

47

SLTA

53

SD

52

Paket B

Kasi Pelayanan

41

SMA

36

D3

48

SMP

41

SLTA

50

SD

38

D-III

48

S1

26

S1

53

SMA

49

SMA

Kepala Dusun 1

39

SMA

37

SMA

72

SD

54

SLTA

45

SD

38

SLTA

49

SD

78

SD

53

SMA

49

SMA

Kepala Dusun 2

36

SMA

44

SMA

48

SMA

40

SLTA

69

SD

41

SLTA

50

SMP

68

SD

32

SMP

59

SD

Kepala Dusun 3

44

SD

39

SMA

32

SMA

53

SLTP

72

SD

42

SLTA

-

-

61

SLTP

32

SD

-

-

Kepala Dusun 4

-

-

-

-

57

SMA

-

-

-

-

50

SD

-

-

51

SLTP

47

SD

-

-

Kepala Dusun 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

SD

 

 

Pelaksana/Operator Desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

SMA

68

SD

67

SD

-

-

Pelaksana 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

SLTA

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 Komentar

Tinggalkan Komentar